Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

KONTROVERSI PENGANGKATAN B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN RI KE 3


Pada artikel yang telah lalu disinggung mengenai latar belakang munculnya tuntutan reformasi. Pada puncaknya, gerakan mahasiswa berhasil menumbangkan pemerintahan Presiden Soeharto yang ditandai dengan pidato pernyataan berhenti dari jabatannya sebagai presiden republik Indonesia.
Oleh sebab itu, dalam keadaan darurat tersebut, jabatan Presiden Republik Indonesia diserahkan kepada wakil presiden yang menjabat pada saat itu, yaitu BJ. Habibie. 

BJ. Habibie merupakan tokoh penting pada masa orde baru. Kariernya sebagai ahli pesawat terbang di Jerman bersedia memenuhi panggilan negara pada masa Orde Baru untuk mengembangkan industri pesawat terbang di nusantara. Sejak saat itu Beliau memegang jabatan-jabatan strategis pada masa pemerintahan Orde Baru. Pada tahun 1997, Beliau dipilih menemani tugas Presiden sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

Pengangkatan BJ. Habibie sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 menggantikan Presiden Soeharto menimbulkan pro dan kontra. Mengapa demikian? (sebelumnya simak dahulu tentang reformasi dalam terminologi waktu)

PERTENTANGAN ANTARA PIHAK YANG PRO DAN KONTRA

Pro Pengangkatan B.J Habibie
menyatakan bahwa pengangkatan B.J. Habibie adalah proses sah, legal, dan konstitusional. Hal ini disebabkan situasi tersebut telah termaktub dalam undang-undang dasar (UUD) yang menyatakan bahwa: 
"apabila presiden wafat atau berhalangan dalam menjalankan tugas sebagai presiden maka digantikan oleh wakil presiden"  Hal ini sesuai dengan pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:
"jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil presiden sampai habis waktunya". 
Jelaslah hal ini dapat dijadikan dasar pengangkatan B.J. Habibie tersebut sebagai presiden menggantikan Soeharto.

Kontra Pengangkatan B.J. Habibie:
Sementara itu, pihak yang kontra (tidak setuju terhadap pengangkatan B.J Habibie) menganggap bahwa pengangkatan BJ Habibie tidak dapat diterima, dan dinyatakan inkonstitusional. Alasannya, adalah dikarenakan adanya anggapan bahwa BJ Habibie adalah bagian dari rezim orde Baru. Dengan demikian penunjukan Beliau sebagai presiden tidak sejalan dengan semangat reformasi. Dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Disamping itu terdapat alasan bahwa sejak awal masyarakat luas telah menolak hasil pemilu tahun 1997. Sedangkan BJ Habibie adalah bagian dari proses pemilu tersebut. Sehingga patut untuk ditentang. Selain kedua alasan di atas, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa prosesi pelantikan juga dituding inkonstitusional.

Sebab pelantikan dan pengambilan sumpah beliau sebagai presiden oleh MA hanya dilakukan di Credential Room, Istana Merdeka bukan dilakukan di gedung MPR.

Adapun beberapa pernyataan yang disampaikan BJ Habibie setelah beliau dinyatakan sebagai presiden RI diantaranya adalah:
  1. Permohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia
  2. Akan melakukan reformasi secara bertahap dan konstitusional di segala bidang
  3. Akan meningkatkan kehidupan politik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik KKN
  4. Akan menyusun kabinet yang sesuai dengan tuntutan zaman.
Pernyataan beliau tersebut berusaha diwujudkan dalam berbagai kebijakan yang diambil selama beliau menjabat sebagai presiden. Diantaranya beliau mengupayakan untuk menjawab tuntutan masyarakat untuk mengadili mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya sebagaimana dputuskan dalam sidang istimewa. Oleh sebab itu dimulailah proses investigasi terhadap kasus tersebut.

Namun dikarenakan masyarakat menilai bahwa BJ Habibie tidak serius dalam mewujudkan hal tersebut, maka masyarakat menuntut dilaksanakannya sidang rakyat. Simak pula kebijakan-kebijakan yang diambil oleh presiden BJ Habibie dalam artikel berikutnya. 

Demikian merupakan kontroversi seputar pengangkatan BJ Habibie sebagai presiden. Semoga bermanfaat. []

Post a Comment for "KONTROVERSI PENGANGKATAN B.J. HABIBIE SEBAGAI PRESIDEN RI KE 3"

Berlangganan via Email